by Keputusan pemerintah yang telah menetapkan kenaikan harga BBM subsidi (pertalite) yaitu suatu keputusan yang dilematis, mengingat di satu sisi APBN tertekan jika harga naik sementara di sisi lain , kenaikan harga BBM akan memicu inflasi dan kenaikan memberatkan masyarakat luas. Pengendalian BBM bersubsidi tepat sasaran, dimana hanya golongan yang tidak mampu saja yang dapat menerima subsidi BBM, baik melalui opsi pembatasan konsumsi maupun opsi kenaikan harga secara bertahap bertujuan menekan konsumsi BBM bersubsidi yang terus meningkat, yang justru dinikmati oleh kalangan yang mampu dan ini sulit dikendalikan, sehingga meningkatnya subsidi akan terus membebani APBN. Jika konsumsi BBM bersubsidi dibatasi atau harga BBM bersubsidi dinaikkan, berarti pemerintah bisa menghemat subsidi.
Kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Biosolar menjadi Rp 6.800 dan Pertalite menjadi Rp 10.000 perliter. Meski harga naik, pembatasan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi tetap berjalan melalui sistem digitalisasi oleh PT Pertamina.
Pengendalian BBM bersubsidi tepat sasaran
Pada hari Senin dan Selasa, tanggal 7 dan 8 November 2022, saya mengikuti dialog publik dalam bentuk talkshow virtual melalui youtube dengan tema “Pengendalian BBM bersubsidi tepat sasaran di wilayah DKI Jakarta” yang diadakan oleh KBR dan YLKI.
Dimana pada hari senin tanggal 7 November 2022, dialog dibuka oleh Direktur KBR Bpk. Bimo Bramantyo Murti yang mengatakan bahwa perlunya sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai BBM bersubsidi agar tepat sasaran dengan moderator Kak Debora Tanya, sedangkan menurut Ketua Pengurus Harian YLKI Bpk. Tulus Abadi, masih banyak polemik di masyarakat terkait kualitas BBM dan ekologis BBM ramah lingkungan.
Pada hari kedua yaitu Selasa tanggal 8 November 2022, dialog publik diisi oleh beberapa narasumber seperti dari Direktur Pencemaran Udara, KLH Ibu Luckmi Purwandari, ST.M,SI, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Bpk. DR Syadrin Liputo, A.T.D, MT, Ketua Pengurus Harian YLKI , Bpk. Tulus Abadi, direktur pembinaan usaha hilir migas Bpk. Maompang Harahap, S. T, M.M dengan moderator Kak Rizal Wijaya.
Apa itu BBM Bersubsidi ?
BBM Bersubsidi merupakan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah serta persediaannya dijamin. Pengadaan BBM Bersubsidi menggunakan sumber dana APBN, sehingga harga jual BBM bersubsidi ditentukan oleh pemerintah dan lebih murah dari harga pasar.
Jenis BBM Bersubsidi
Jenis BBM Bersubsidi meliputi bahan bakar bensin yang memiliki nilai oktan rendah 90 seperti Pertalite dan bahan bakar diesel Biosollar dengan nilai sentana lebih rendah 48 .
Peruntukan subsidi energi
Pemberian subsidi energi merupakan hak masyarakat yang ditujukan untuk masyarakat tidak mampu atau dikategorikan miskin, dan dijamin oleh Undang-Undang Energi. Subsidi Energi antara lain: listrik, gas elpiji 3 kg lumayan tepat sasaran menurut Bpk. Tulus Abadi selaku Ketua Pengurus Harian YLKI.
Kenyataan yang terjadi
Untuk subsidi energi pada BBM masih banyak yang tidak tepat sasaran, dimana banyak subsidi BBM dinikmati golongan masyarakat mampu dan kaya secara ekonomi serta pemilik kendaraan bermotor.
Di wilayah DKI Jakarta berdasarkan data dari Polda Metro jaya sampai bulan Oktober 2022 total kepemilikan kendaraan bermotor maupun roda empat terdapat 12.965.589 unit , dapat dibayangkan jika setengahnya menggunakan BBM bersubsidi. Maka akan membuat tingkat polusi udara dari pembuangan gas emisi kendaraan bermotor.
Harga keekonomian Energi
Harga energi ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan, ( pasal 7 ayat 1) yaitu adalah harga energi diserahkan pada mekanisme pasar. Intervensi negara seolah tumpul kecuali dengan bentuk subsidi atau kompensasi kepada operator. BBM dan gas elpiji adalah produk import (60-70 persen).
Dampak Negatif BBM Bersubsidi
Melihat kenyataan yang terjadi pada BBM bersubsidi, dimana terjadi banyak penyelewengan dan peruntukkannya yang tidak sesuai kategori, dimana masyarakat mampu justru menikmati BBM bersubsidi, sehingga diperlukan untuk diberikan sosialisasi dan pemahaman pada masyarakat mengenai pentingnya distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran, jika hal ini tidak segera ditangani secara cepat maka akan berdampak negatif dan ketidakadilan secara ekonomi, dikarenakan banyak masyarakat yang berhak mendapat BBM bersubsidi justru tidak mendapatkannya
BBM bersubsidi yang banyak dinikmati masyarakat kategori jenis pertalite. Untuk kendaraan roda dua transaksi rata-rata 2,5 liter berdasarkan data sekitar 97,8% sedangkan 23,5 liter untuk kendaraan roda 4, berdasarkan data sekitar 98,7% penggunaan BBM subsidi pertalite.
Ada beberapa dampak negatif BBM bersubsidi meliputi :
- Tidak adil secara ekonomi, tidak tepat sasaran.
- Mengorbankan kepentingan yang lebih strategis dan berjangka panjang
- Memperbesar utang negara, sebab untuk subsidi, mendulang utang
- Tidak adil secara ekologis
- BBM meninggalkan jejak karbon yang sangat tinggi, pemicu perubahan iklim global
- Memperjuangkan keadilan atas system politok dan ekonomi yang memarjinalkan konsumen lemah dan miskin
- Menggalang kekuatan dengan menggerakkan energi masyarakat melalui beragam kekuatan.
Yayasan Lembaga konsumen Indonesia (YLKI)
Gerakan konsumen memiliki 5 pilar yaitu :
- Mempedulikan masyarakat ( caring the people)
- Melindungi alam dan lingkungannnya ( loving the earth )
- Memperjuangkan hak yang berlaku secara universal
- Memperjuangkan keadilan atas system politik dan ekonomi yang memarjinalkn konsumen lemah dan miskin
- Menggalang kekuatan dengan menggerakkan energi masyarakat melalui beragam kekuatan.
Subsidi energi yang berkeadilan
1. Berkeadilan secara ekonomi dan berkeadilan secara ekologis
2. Subsidi energi untuk kelompok masyarakat miskin energi ( 450. VA, dan gas elpiji 3 kg)
3. Energi fosil berdampak eksternalitas, sehingga tidak fsir , diberikan insentif (subsidi) tetapi seharusnya disinsentif (cukai) sebagaimana rokok.
4. Hanya Energi Bersih (EBT) yang. layak mendapatkan subsidi, insentif.
BBM ramah lingkungan
Penggunaan BBM bersubsidi berdampak pada lingkungan dan salah satu penyebab terjadinya polusi dan perubahan iklim global. Berikut ini dampaknya adalah :
1. BBM berkontribusi paling signifikan, 70% terhadap polusi, terhadap polusi di Indonesia, khususnya di kota-kota besar
2. Lebih dari 85 persen produk BBM di Indonesia belum Euro standard, minimal euro 2
3. BBM di Indonesia mayoritas, bensin premium (RON 88) dan pertalite RON 90 minimal diperlukan RON 92 dan CN 51
4. Negara ASEAN seperti Vietnam dan Thailand dengan BBM standard Euro 4 .
Gejolak sosial ekonomi di tengah-tengah masyarakat yang timbul akibat kenaikan harga BBM subsidi ini, sudah pasti harus dapat diantisipasi oleh Polri sehingga dapat membuat kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Menjaga keamanan dalam proses distribusi BBM subsidi ke tiap-tiap SPBU di seluruh Indonesia serta tetap menjaga Kamseltibcar lantas pada lokasi SPBU-SPBU yang terjadi penumpukan antrean kendaraan yang akan melakukan pengisian BBM, merupakan beberapa contoh tanggung jawab dari Polri yang benar-benar harus dijalankan demi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.
Penutup
Pengendalian BBM bersubsidi tepat sasaran, energi pada BBM masih belum tepat sasaran, dimana masih banyak dinikmati oleh masyarakat yang mampu secara ekonomi
Bagaimana cara ditetapkan berdasarkan nilai kita untuk tidak menggunakan transportasi pribadi menjadi pengguna transportasi umum.
Untuk motor itu 1.000 sehari kalau mobil 4.000 sehari maka 120 ribu sebulan. Daripada, tidak menggunakan subsidi jika masih bisa beli kopi.
